Bogor – Insiden petugas patroli dan pengawalan (Patwal) yang terekam bersitegang dengan pengendara motor di Jalur Puncak, Bogor, kembali membuka diskusi mengenai etika penggunaan jasa pengawalan, khususnya di kawasan wisata yang kerap dilanda kemacetan. Video yang viral di media sosial itu memperlihatkan momen kontroversial saat petugas diduga mendorong pengendara motor hingga terjatuh, memicu reaksi keras dari warga sekitar.
Kasus ini, meski masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, menyoroti fenomena yang jamak terjadi: penggunaan patwal oleh masyarakat sipil untuk memperlancar perjalanan, terutama saat berlibur ke Puncak. Padahal, pengawalan seharusnya diperuntukkan bagi tugas-tugas khusus dan mendesak, seperti pengamanan pejabat negara, evakuasi medis, atau penanganan situasi darurat.
Pengamat transportasi, Budi Santoso, berpendapat bahwa tren penggunaan patwal oleh individu tertentu mencerminkan ketidaksetaraan akses dan minimnya kesadaran akan hak pengguna jalan lain. "Ketika seseorang dengan mudahnya mendapatkan pengawalan hanya untuk menghindari kemacetan, itu menunjukkan adanya masalah dalam sistem. Ada semacam ‘privilese’ yang dimanfaatkan, sementara hak pengguna jalan lain terabaikan," ujarnya.
Budi menambahkan, kemacetan di Puncak seharusnya diselesaikan dengan solusi yang lebih komprehensif, seperti perbaikan infrastruktur, pengaturan lalu lintas yang lebih baik, dan penyediaan transportasi publik yang memadai. "Bukan dengan memberikan keistimewaan kepada segelintir orang yang mampu membayar jasa pengawalan. Itu justru memperburuk situasi dan menciptakan ketidakadilan," tegasnya.
Di sisi lain, psikolog sosial, Ratna Dewi, menyoroti aspek psikologis dari fenomena ini. "Ada dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, merasa lebih superior, dan terbebas dari kesulitan yang dialami orang lain. Ini bisa jadi manifestasi dari kurangnya empati dan kesadaran sosial," jelas Ratna.
Ratna menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif dan saling menghargai di jalan raya. "Kita semua memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan dengan aman dan nyaman. Penggunaan patwal yang tidak sesuai dengan peruntukannya justru melanggar hak tersebut dan menciptakan budaya ‘siapa kuat, dia yang menang’," pungkasnya.
Kasus di Puncak ini menjadi pengingat bahwa masalah kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan solusi instan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih adil, efisien, dan berempati.
