Jakarta – Dorongan agar pejabat publik di Jakarta beralih ke transportasi umum kembali mencuat. Isu ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan kronis dan memberikan teladan bagi masyarakat luas.
Inisiatif ini mendapatkan momentum setelah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan komitmennya untuk menggunakan MRT setidaknya sekali seminggu. Langkah ini disambut positif oleh pengamat transportasi sebagai langkah awal yang baik.
"Jika pejabat saja mau merasakan naik transportasi umum, mereka akan lebih memahami permasalahan di lapangan dan terdorong untuk meningkatkan kualitas layanan," ujar Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Djoko menyoroti bahwa Jakarta kini memiliki jaringan transportasi umum yang semakin terintegrasi, mulai dari TransJakarta, MRT, LRT, hingga KRL. Ketersediaan moda transportasi yang beragam ini seharusnya mempermudah mobilitas pejabat tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi yang dikawal.
"Bayangkan berapa banyak kendaraan patwal yang bisa ditarik dari jalanan jika para pejabat memilih naik transportasi umum. Ini akan mengurangi kemacetan dan stres di jalan," tegasnya.
Lebih lanjut, Djoko mengusulkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat tinggi negara, kecuali Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pejabat lainnya untuk lebih memilih transportasi umum.
Meski demikian, tantangan utama terletak pada perubahan pola pikir dan kebiasaan. Banyak pejabat yang terbiasa dengan kenyamanan dan privasi kendaraan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif untuk mengubah persepsi ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi umum. Frekuensi perjalanan yang memadai, integrasi antar moda yang seamless, dan keamanan yang terjamin menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat, termasuk para pejabat.
Langkah Rano Karno bisa menjadi momentum untuk mendorong perubahan positif. Jika lebih banyak pejabat yang mengikuti jejaknya, bukan tidak mungkin Jakarta akan menjadi kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi semua. Akankah pejabat lain mengikuti? Waktu yang akan menjawab.
