Pemerintah terus mematangkan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini menjadi krusial untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, mengingat anggaran negara yang terbatas. Namun, kapan aturan ini benar-benar diterapkan masih menjadi tanda tanya.
Wacana yang beredar, pembatasan akan didasarkan pada kapasitas mesin kendaraan. Mobil dengan kapasitas mesin di atas 1400cc disebut-sebut tidak lagi diperbolehkan mengisi Pertalite. Sementara, untuk mobil diesel, batasannya berada di angka 2000cc.
Mobil Apa Saja yang Berpotensi Terdampak?
Jika aturan ini benar diterapkan, sejumlah model mobil populer akan terkena imbasnya. Beberapa contoh mobil yang memiliki kapasitas mesin di atas 1400cc antara lain:
- Toyota Avanza (beberapa tipe)
- Toyota Rush
- Daihatsu Xenia (beberapa tipe)
- Daihatsu Terios
- Honda BR-V
- Suzuki XL7
- Mitsubishi Xpander
- Wuling Confero (beberapa tipe)
Selain daftar di atas, banyak pula mobil dari merek premium seperti BMW, Mercedes-Benz, dan MINI yang memiliki kapasitas mesin di atas ambang batas.
Kapan Aturan Ini Berlaku?
Sempat beredar kabar bahwa pembatasan akan dimulai pada 1 Oktober lalu, namun hal itu urung terjadi. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan masih terus mengkaji mekanisme yang paling tepat agar implementasi di lapangan berjalan lancar dan tertib.
"Kita masih dalami, sedang didalami, untuk melihat seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
Ketidakpastian waktu penerapan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak pemilik mobil yang bertanya-tanya apakah mereka masih bisa menikmati Pertalite atau harus beralih ke bahan bakar yang lebih mahal.
Komitmen Pemerintah untuk Keadilan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa pengaturan BBM subsidi masih dalam tahap pembahasan. Ia menjamin, aturan yang kelak dikeluarkan akan mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," ungkapnya.
Pemerintah tampaknya menyadari betul bahwa kebijakan ini akan berdampak luas. Oleh karena itu, kehati-hatian dan pertimbangan matang menjadi kunci agar tujuan subsidi tepat sasaran dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan aturan ini.
