Bandung – Gubernur Jawa Barat mengambil langkah mengejutkan dengan mendistribusikan sejumlah besar kendaraan dinas, mulai dari mobil mewah hingga motor gede (moge), kepada berbagai dinas dan staf di bawah kepemimpinannya. Alasan di balik kebijakan ini terbilang unik: sang gubernur mengaku "pusing" mengurus tumpukan aset negara tersebut.
Keputusan ini terungkap melalui video yang diunggah di media sosial, memperlihatkan jajaran kendaraan dinas yang terparkir di halaman Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat. Dari video tersebut, terungkap beragam jenis kendaraan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk mobil-mobil mewah dan motor berkelas.
Di antara deretan mobil dinas, terlihat Toyota Alphard keluaran 2020, Hyundai Ioniq 5 (2022) dan Ioniq sedan (2020), Toyota Camry (2016), Toyota Crown (2017), serta sejumlah mobil patroli pengawal (Patwal) seperti Hyundai Ioniq sedan (2020), Toyota Altis (2014), dan Toyota Fortuner (2014). Tak ketinggalan, ada juga MPV mewah Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3, Toyota Rush (2014), mobil box Suzuki APV (2016), dan Daihatsu Gran Max pick-up (2014).
Untuk kategori motor, koleksi kendaraan dinas juga tak kalah menarik. Terlihat motor sport naked Royal Enfield (2020), BMW Motorrad (2020), serta dua motor Patwal: Honda CB500X dan Yamaha Xmax 250. Bahkan, ada satu unit Honda CB500X yang masih menggunakan cat standar berwarna merah.
Gubernur memutuskan untuk menyumbangkan motor-motor tersebut ke sejumlah dinas, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga untuk digunakan oleh stafnya. Sementara itu, mobil dinas Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 akan diubah menjadi rumah sakit keliling (RS Keliling) untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat. Toyota Alphard, mobil mewah yang dikenal dengan kenyamanannya, akan diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
"Jangan terlalu banyak (kendaraan dinas), lieur (pusing). Nanti numpuk biaya pemeliharaan, perawatan, pajak, di kita. Nanti jadi boros," ungkap gubernur dalam video tersebut.
Sang gubernur sendiri memilih Toyota Innova Zenix sebagai kendaraan dinas yang akan digunakannya sehari-hari. "Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh," ujarnya.
Kebijakan ini tentu memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah gubernur untuk mengurangi beban anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang menumpuk. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas dan transparansi pendistribusian aset negara tersebut. Bagaimana menurut Anda?
