Aceh – Keputusan kontroversial diambil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), dengan menghapus penggunaan QR Code dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Aceh. Kebijakan ini memicu perdebatan mengenai efektivitas program subsidi dan dampaknya terhadap masyarakat.
Mualem, yang baru saja dilantik, menyampaikan alasan penghapusan QR Code adalah karena merasa program tersebut memberatkan rakyat. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pemimpin adalah untuk meringankan beban masyarakat, bukan menambahnya.
"Semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Siapa saja yang isi minyak, isi terus," tegas Mualem yang disambut meriah oleh hadirin. Ia menambahkan, pengamatannya di lapangan menunjukkan bahwa program QR Code tidak memberikan manfaat signifikan.
Langkah Mualem ini tentu saja menimbulkan reaksi dari PT Pertamina Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Pihak Pertamina menyatakan menghormati keputusan Gubernur Aceh, namun tetap menekankan pentingnya program subsidi tepat sasaran.
"Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi," ujar Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria.
Pertamina menjelaskan bahwa penggunaan QR Code merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang memungkinkan mereka melaporkan data pengguna BBM bersubsidi kepada pemerintah. Saat ini, tercatat 71.775 kendaraan di Aceh telah terdaftar dalam program subsidi Biosolar dan 150.413 kendaraan terdaftar untuk Pertalite.
Penghapusan QR Code ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah daerah Aceh akan memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyelewengan. Alternatif lain seperti pendataan manual atau sistem pengawasan yang lebih ketat mungkin perlu dipertimbangkan.
Perlu diingat bahwa program QR Code sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Dengan dihapuskannya program ini di Aceh, efektivitas program subsidi BBM secara nasional bisa terpengaruh.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh diharapkan dapat segera berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh, sekaligus tetap menjaga tujuan utama program subsidi BBM, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi intensif diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pihak.
