Praktik truk over dimension over load (ODOL) masih menjadi duri dalam daging transportasi Indonesia. Meski seringkali menjadi penyebab kecelakaan tragis dan kerusakan infrastruktur jalan, penertiban truk ODOL seolah jalan di tempat. Akar masalahnya? Penolakan dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi baru-baru ini kembali membuka luka lama. Diduga kuat, truk yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kelebihan muatan dan dimensi. "Salah satu penyebab utama adalah truk ODOL yang gagal berfungsi dengan baik," ujar seorang sumber dari Kementerian Pekerjaan Umum yang enggan disebutkan namanya.
Masalah truk ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tapi juga tragedi kemanusiaan dan kerugian negara yang berkelanjutan. Jalan yang seharusnya berumur panjang, menjadi cepat rusak akibat beban berlebihan. Anggaran perawatan jalan pun membengkak, sementara keselamatan pengguna jalan terancam.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, mengungkapkan betapa kompleksnya masalah ini. "Transportasi logistik melibatkan banyak institusi, yang di sana ada kepentingan yang berbeda-beda," jelasnya. Setidaknya ada 12 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan logistik, dengan kepentingan yang seringkali bertentangan.
Program Zero ODOL yang dicanangkan sejak 2017, sayangnya belum membuahkan hasil signifikan. Penolakan dari berbagai pihak menjadi batu sandungan utama. Industri dan perdagangan, misalnya, khawatir penertiban truk ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dan inflasi. Namun, kekhawatiran ini seringkali dijadikan alasan pembenaran untuk praktik yang jelas-jelas merugikan.
KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pemberantasan truk ODOL. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pembinaan dan penindakan terhadap angkutan yang tidak memiliki izin resmi, penertiban uji berkala kendaraan, dan penyempurnaan regulasi terkait pengujian kendaraan bermotor.
Salah satu rekomendasi yang menarik adalah pembentukan Forum Khusus Pemberantasan ODOL yang melibatkan seluruh lembaga/kementerian terkait. Forum ini diharapkan dapat menyatukan visi dan misi dalam memberantas truk ODOL, serta mencari solusi komprehensif yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan penataan sistem logistik secara keseluruhan.
Pertanyaannya, siapa yang berani mengambil langkah tegas untuk mengakhiri praktik truk ODOL? Apakah kepentingan keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan akan terus dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek? Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
