Jakarta – Kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, kembali membuka luka lama: truk Over Dimension Over Load (ODOL). Insiden tragis ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan puncak gunung es dari permasalahan sistemik yang merugikan negara dan mengancam nyawa.
Bukan rahasia lagi, truk ODOL adalah momok bagi infrastruktur jalan. Beban berlebih yang mereka bawa menghancurkan aspal, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kerugiannya? Miliaran rupiah setiap tahunnya. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru tersedot untuk perbaikan jalan yang rusak akibat ulah segelintir pengusaha nakal.
Namun, dampak ODOL tak hanya sebatas kerugian materiil. Lebih dari itu, ODOL adalah bom waktu di jalan raya. Truk dengan muatan berlebih dan dimensi yang tak sesuai standar memiliki risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi. Rem blong, oleng, hingga terguling menjadi ancaman nyata bagi pengemudi truk itu sendiri, pengguna jalan lain, dan bahkan masyarakat sekitar. Insiden di Ciawi dan Tanjung Mulia adalah bukti nyata betapa berbahayanya truk ODOL.
Ironisnya, penegakan hukum terhadap truk ODOL masih lemah. Razia seringkali hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan efek jera. Banyak truk ODOL yang lolos dari pengawasan, bahkan dengan terang-terangan melintas di jalan-jalan utama. Ada apa dengan pengawasan? Mungkinkah ada oknum yang bermain mata? Pertanyaan ini harus dijawab tuntas oleh pihak berwenang.
Selain merusak jalan dan mengancam keselamatan, truk ODOL juga berdampak buruk pada efisiensi bahan bakar. Truk yang dipaksa mengangkut beban berlebih membutuhkan energi yang lebih besar. Akibatnya, konsumsi BBM melonjak dan emisi gas buang meningkat. Ini tentu bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sudah saatnya pemerintah bertindak tegas dan komprehensif dalam menangani masalah ODOL. Kebijakan Zero ODOL harus benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar slogan di atas kertas. Penegakan hukum harus diperketat, pengawasan harus ditingkatkan, dan sanksi yang berat harus diberikan kepada para pelanggar. Selain itu, perlu ada edukasi yang berkelanjutan kepada para pengusaha truk dan pengemudi mengenai bahaya ODOL.
Masalah ODOL bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus berani melaporkan jika melihat truk ODOL melintas di jalan. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan jalanan yang aman, nyaman, dan bebas dari truk ODOL. Jangan biarkan ODOL terus menjadi bom waktu yang mengancam nyawa dan merugikan negara!
