Jakarta – Keluhan SPBU Shell yang kosong di berbagai wilayah, terutama Jabodetabek, terus bergulir. Konsumen dibuat bertanya-tanya, sementara pihak Shell belum memberikan penjelasan detail. Pemerintah, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara terkait isu ini. Namun, pernyataan Bahlil justru memunculkan pertanyaan baru: benarkah hanya soal keterlambatan pengiriman?
Menurut Bahlil, izin impor untuk Shell sudah diterbitkan sesuai permintaan. Jika terjadi kekosongan stok, maka tanggung jawab ada di pihak perusahaan. "Izin impornya kan sudah kita kasih, sudah selesai. Mungkin teknis aja kali di mereka," ujarnya. Pemerintah, lanjut Bahlil, fokus menjamin ketersediaan BBM secara nasional, terutama melalui Pertamina. Stok Pertamina, kata dia, aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun, benarkah masalahnya sesederhana keterlambatan kapal pengangkut minyak seperti yang diindikasikan Bahlil? Beberapa analis industri energi menilai ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab. Margin keuntungan yang lebih kecil dibanding kompetitor, fluktuasi harga minyak dunia yang tinggi, serta persaingan ketat di pasar ritel BBM swasta, bisa jadi pertimbangan bisnis yang mempengaruhi keputusan Shell dalam menjaga stoknya.
"Keterlambatan pengiriman bisa saja terjadi, tapi biasanya perusahaan sebesar Shell punya mitigasi risiko yang baik untuk hal seperti itu," ujar seorang pengamat energi yang enggan disebutkan namanya. "Mungkin ada kalkulasi bisnis yang sedang mereka tinjau ulang, atau mungkin ada strategi lain yang belum diumumkan."
Kondisi SPBU Shell yang kosong tentu merugikan konsumen. Pilihan menjadi terbatas, dan antrean di SPBU lain berpotensi mengular. Pertanyaan besar kini ada di pundak Shell: kapan SPBU mereka kembali beroperasi normal? Penjelasan yang transparan dan solusi yang cepat sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Sementara itu, pemerintah perlu memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap ketersediaan BBM dari semua penyedia, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
