Oleh: [Nama Anda/Nama Pena Anda]
Tahun 2025 tampaknya menjadi lembaran baru yang penuh tantangan bagi industri sepeda motor di Indonesia. Setelah sempat bernapas lega dengan pertumbuhan penjualan yang sedikit menggembirakan di tahun 2024, kini awan mendung bernama opsen pajak mulai menggelayuti. Kebijakan ini bukan hanya sekadar penyesuaian tarif, namun berpotensi besar menggerogoti daya saing industri dan berimbas domino pada perekonomian yang lebih luas.
Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) sudah memberikan sinyal waspada. Dengan optimisme awal yang dibangun dari penjualan 5,9 juta unit hingga November 2024, target pasar 6,4-6,7 juta unit di tahun depan kini terancam jauh dari harapan. Ketakutan terbesar AISI adalah potensi penurunan pasar hingga 20% akibat implementasi opsen pajak.
Bukan tanpa alasan kekhawatiran ini muncul. Kenaikan pajak yang dikhawatirkan akan membuat harga motor meroket, jelas akan memukul daya beli masyarakat. Sepeda motor, bagi banyak orang, bukan sekadar kendaraan namun juga tulang punggung mobilitas sehari-hari. Jika harganya semakin tak terjangkau, potensi penurunan permintaan menjadi tak terelakkan.
Lalu, apa konsekuensi dari penurunan permintaan ini? Efek domino. Industri sepeda motor adalah ekosistem besar. Penurunan produksi motor akan berdampak langsung pada industri suku cadang, yang berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Rantai bisnis yang meliputi penjualan, layanan purna jual, hingga industri pembiayaan dan asuransi pun tak luput dari ancaman perlambatan.
Namun, persoalan ini tak hanya soal pasar domestik. Lebih jauh dari itu, opsen pajak berpotensi menggerus daya saing industri sepeda motor Indonesia di kancah regional, terutama ASEAN. Sementara Indonesia justru menambah beban pajak, negara tetangga yang juga tengah tumbuh pesat di sektor otomotif, malah mempertahankan kebijakan pengurangan PPN. Ini tentu menjadi tantangan berat bagi para pelaku industri di Tanah Air.
Kita patut bertanya, apakah ini saat yang tepat untuk menerapkan kebijakan yang berpotensi mencekik industri yang menyerap banyak tenaga kerja? Apakah pemerintah telah mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjangnya? Industri sepeda motor bukan hanya sekadar bisnis. Ia adalah penggerak roda ekonomi dan penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang.
Penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini dengan bijak. Kenaikan pajak memang bisa meningkatkan pendapatan negara, namun jangan sampai kebijakan tersebut justru mematikan geliat industri dan berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan. Dialog dengan para pemangku kepentingan, terutama pelaku industri, perlu terus diintensifkan untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan bersama. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat, justru menjadi boomerang yang merugikan kita semua.
