Pemerintah Kota San Carlos, Filipina, telah mengeluarkan larangan penggunaan helm full face di wilayahnya. Keputusan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan pelaku yang menutupi identitasnya dengan helm jenis ini.
Wali Kota Renato Gustilo menjelaskan bahwa helm full face memudahkan para penjahat untuk menyembunyikan wajah dan melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Dia mencontohkan kasus serangan granat baru-baru ini yang dilakukan oleh seseorang yang mengenakan helm full face, menyebabkan tiga orang terluka dan merusak dua kendaraan.
Untuk meminimalisir risiko tersebut, Gustilo mencabut peraturan sebelumnya yang mewajibkan penggunaan helm pelindung bagi pengendara sepeda motor. Namun, dia kemudian merevisi aturannya, mengizinkan penggunaan helm open face yang memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi pengendara dengan mudah.
Helm full face hanya diizinkan di beberapa area terbatas, seperti Sancaville di Barangay Rizal, City Hardware, dan Kalingling Bridge. Petugas akan ditempatkan di pos pemeriksaan untuk memeriksa pengendara dan penumpang, memerintahkan mereka untuk melepas helm jika diperlukan.
Selain itu, Gustilo juga membatasi kecepatan kendaraan hingga 40 km/jam. Ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan memberikan petugas waktu yang cukup untuk mengejar pelaku yang melakukan pelanggaran.
Keputusan ini menuai kontroversi. Sebagian pengendara memprotes larangan tersebut, dengan alasan bahwa helm full face memberikan perlindungan yang lebih baik dalam kecelakaan. Namun, pihak kepolisian mendukung larangan ini, menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah kejahatan.
Pemerintah San Carlos bertekad untuk menegakkan larangan ini dengan tegas, melibatkan semua penegak hukum seperti polisi, militer, dan tim penegakan hukum lainnya. Mereka berharap dapat mewujudkan keseimbangan antara keselamatan pengendara dan pencegahan kejahatan di wilayah mereka.
