Industri logistik di Indonesia terus dilanda kasus kecelakaan truk yang memilukan. Di balik kelalaian pengemudi yang sering dituding sebagai penyebab, ternyata terdapat permasalahan sistemik yang lebih mendalam yang perlu diatasi.
Salah satu masalah yang mengakar adalah budaya pungutan liar (pungli) yang masih merajalela di sektor angkutan barang. Baik oknum aparat berwenang maupun pihak tak berseragam diketahui terlibat dalam praktik ini. Akibatnya, perusahaan angkutan terpaksa membebani pengeluaran untuk membayar setoran, yang pada akhirnya berimbas pada perawatan kendaraan dan kesejahteraan pengemudi.
"Sistem manajemen keselamatan yang lemah, hubungan industrial yang tidak benar, serta kurangnya perhatian terhadap kompetensi pengemudi turut memperburuk kondisi," jelas Djoko Setijowarno, pengamat transportasi.
Lemahnya sistem rekrutmen pengemudi juga menjadi perhatian. Alih-alih memprioritaskan kompetensi, proses perekrutan seringkali dilakukan secara asal untuk memenuhi kebutuhan kuantitas. Hal ini berujung pada rendahnya kualitas pengemudi dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Di sisi lain, kesejahteraan pengemudi yang terabaikan menjadi faktor lain yang patut disorot. Upah standar yang tidak ada dan kontrak yang menetapkan harga rendah oleh pengusaha pemilik barang memaksa pengemudi menerima penghasilan yang tidak layak. Akibatnya, pengemudi dipaksa bekerja berjam-jam melebihi batas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
"Kondisi kerja yang tidak layak ini tentu berdampak pada konsentrasi dan kesehatan pengemudi, yang semakin meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan," tegas Djoko.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membenahi industri angkutan truk. Pemerintah, perusahaan angkutan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih profesional dan berorientasi pada keselamatan.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan perlu memperketat pengawasan dan melakukan uji KIR secara rutin terhadap kendaraan angkutan umum. Sementara itu, perusahaan angkutan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan hubungan industrial yang benar, serta memberikan penghasilan layak kepada pengemudi.
Masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak menoleransi praktik pungli dan melaporkan setiap pelanggaran kepada pihak berwenang. Dengan demikian, industri logistik yang lebih aman, efisien, dan sejahtera dapat terwujud di Indonesia.
