Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah serius menjajaki hidrogen sebagai alternatif bahan bakar masa depan. Meski memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait biaya dan infrastruktur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya hidrogen sebagai salah satu solusi untuk menggantikan bahan bakar fosil. "Kita harus memanfaatkan potensi bahan bakar pengganti fosil untuk mengurangi impor. Hidrogen adalah salah satu opsi yang menjanjikan," ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta.
Namun, Bahlil mengakui bahwa pengembangan hidrogen memerlukan dukungan insentif dari pemerintah. Saat ini, pihaknya tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berminat berinvestasi di sektor hidrogen dan meminta proposal dari mereka. Insentif yang akan diberikan kemungkinan akan serupa dengan insentif yang diberikan kepada investor kendaraan listrik.
"Kita akan lihat variabel mana yang pemerintah bisa hadir untuk memberikan insentif agar investasi di sektor hidrogen ini menjadi feasible," jelas Bahlil.
Saat ini, regulasi terkait kendaraan hidrogen masih belum ada. Pemerintah berjanji akan segera menyusun regulasi yang komprehensif setelah melihat perkembangan pasar dan potensi hidrogen di Indonesia.
Tantangan utama dalam pengembangan hidrogen adalah biaya produksi dan infrastruktur yang masih mahal. Dibandingkan dengan kendaraan listrik, biaya hidrogen saat ini masih jauh lebih tinggi. Selain itu, pembangunan stasiun pengisian hidrogen, pipa distribusi, dan tempat penyimpanan memerlukan investasi yang besar.
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyambut baik wacana pemberian insentif untuk hidrogen. Perusahaan otomotif raksasa tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan berbagai teknologi nol emisi, termasuk kendaraan Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) yang menggunakan hidrogen.
"Kita maunya fair. Semua harus fair. Kalau tujuannya memang mengurangi carbon emission, ya sejauh mana mereka bisa mengurangi karbon," kata Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto. Ia berharap pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis teknologi terbuka yang mendukung berbagai inovasi nol emisi secara adil.
Pemerintah sendiri telah menerbitkan roadmap hidrogen dan amonia nasional (RHAN) sebagai langkah awal pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. Dalam roadmap tersebut, transportasi berbahan bakar hidrogen dibagi menjadi tiga kategori, yaitu FCEV, kapal laut, dan kereta api, dengan target implementasi mulai tahun 2030 hingga 2060.
Pemanfaatan hidrogen diproyeksikan mencapai 438 ton per tahun pada 2030, dengan target penggunaan oleh 3 ribu unit mobil. Pada tahun 2060, pemanfaatan hidrogen diharapkan meningkat menjadi 530 ribu ton per tahun dengan 3,6 juta unit mobil FCEV.
Meskipun target ambisius telah ditetapkan, keberhasilan pengembangan hidrogen di Indonesia sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan regulasi yang jelas. Tanpa dukungan yang memadai, potensi hidrogen sebagai bahan bakar alternatif ramah lingkungan mungkin hanya akan menjadi wacana belaka.
