[Nama Kota], [Tanggal] – Pemerintah Provinsi [Nama Provinsi] tengah mengkaji ulang aturan terkait persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang kerap dikeluhkan masyarakat, yaitu kewajiban melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan nama yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), terutama bagi pemilik kendaraan bekas.
Persyaratan ini seringkali menjadi kendala bagi pembeli kendaraan bekas, memaksa mereka untuk mencari atau menghubungi pemilik sebelumnya hanya untuk mendapatkan salinan KTP. Hal ini dinilai memberatkan dan menghambat proses pembayaran pajak.
"[Kutipan dari pejabat pemerintah yang relevan, misalnya kepala dinas pendapatan daerah, atau gubernur/wakil gubernur]. Kami memahami betul keluhan masyarakat terkait hal ini. Karena itu, kami sedang mencari solusi terbaik untuk mempermudah proses pembayaran pajak tanpa mengabaikan aspek validasi data," ujar [Nama Pejabat], [Jabatan].
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penghapusan kewajiban melampirkan KTP pemilik lama. Sebagai gantinya, pemerintah provinsi akan memperkuat sistem verifikasi data internal, memanfaatkan database kependudukan yang terintegrasi.
"[Kutipan dari pejabat yang relevan mengenai solusi yang sedang dipertimbangkan]. Dengan sistem yang terintegrasi, kami dapat memverifikasi data kepemilikan kendaraan secara lebih akurat dan efisien, tanpa memberatkan masyarakat dengan persyaratan yang rumit," lanjut [Nama Pejabat].
Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses balik nama kendaraan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan bekas untuk segera melakukan balik nama, sehingga data kepemilikan kendaraan menjadi lebih akurat dan memudahkan proses pembayaran pajak di masa mendatang.
"[Kutipan mengenai pentingnya balik nama kendaraan]. Balik nama kendaraan adalah langkah penting untuk memastikan data kepemilikan kendaraan sesuai dengan identitas pemilik yang sah. Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan balik nama kendaraan setelah membeli kendaraan bekas," kata [Nama Pejabat].
Pemerintah provinsi menargetkan kajian ulang aturan ini selesai dalam [Jangka Waktu]. Diharapkan, dengan aturan baru ini, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.
