Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor di awal tahun 2025 sempat menimbulkan gejolak di pasar otomotif Indonesia. Konsumen yang bingung dan ragu dilaporkan menunda pembelian mobil, menyebabkan penurunan penjualan pada bulan Januari.
Opsen pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tujuannya adalah untuk mempercepat penerimaan bagian pajak provinsi oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengungkapkan bahwa ketidakpastian mengenai opsen menjadi penyebab utama penundaan pembelian. "Begitu ada gonjang-ganjing ketidakpastian mengenai opsen, mereka menunda," ujarnya.
Data penjualan mobil secara wholesales pada bulan Februari menunjukkan sedikit peningkatan, namun penjualan retail justru mengalami penurunan tipis. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak opsen masih terasa di tingkat konsumen.
Namun, angin segar datang dari sejumlah pemerintah daerah yang memberikan insentif pajak. Langkah ini dinilai efektif meredam dampak negatif opsen, karena secara keseluruhan beban pajak yang ditanggung pemilik kendaraan tidak jauh berbeda meskipun ada tambahan opsen sebesar 66 persen.
Kukuh Kumara juga menyoroti pentingnya strategi yang tepat dari pemerintah daerah. Menurutnya, jika pemerintah daerah bersedia menahan diri untuk tidak menerapkan opsen pada kendaraan baru, penjualan mobil berpotensi meningkat signifikan. Kenaikan penjualan ini pada akhirnya akan berdampak positif pada pendapatan pajak daerah secara keseluruhan.
"Dengan makin banyak mobil yang dijual, maka pemda dapat pendapatan pajak yang setimpal. Tapi kalau penjualannya menurun, pendapatan pemda juga akan menurun," jelasnya.
Dengan kata lain, keseimbangan antara penerapan opsen dan pemberian insentif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasar otomotif dan memaksimalkan pendapatan pajak daerah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak kebijakan opsen terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan industri otomotif. Strategi yang tepat akan memastikan bahwa opsen pajak benar-benar memberikan manfaat bagi daerah tanpa membebani konsumen secara berlebihan.