Jakarta – Industri motor listrik tanah air tengah harap-harap cemas menantikan realisasi kebijakan subsidi dari pemerintah. Para pelaku industri optimis, insentif ini akan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan pasar, terutama menjelang momen Lebaran.
CEO ALVA, Purbaja Pantja, menyuarakan harapan agar pemerintah segera mengimplementasikan skema subsidi yang baru. "Kami berharap kebijakan ini bisa diberlakukan dengan cepat. Karena Lebaran sudah dekat, ini akan menjadi stimulus yang baik bagi masyarakat," ungkapnya di Jakarta, (6/3/2025).
Wacana subsidi motor listrik sebenarnya sudah bergulir sejak Februari 2025. Presiden RI, dalam keterangan persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, telah menyebutkan subsidi pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk motor listrik sebagai salah satu paket stimulus ekonomi.
Namun, berbeda dengan skema sebelumnya yang memberikan subsidi langsung sebesar Rp 7 juta, pemerintah kini mempertimbangkan model insentif baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa insentif akan diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP).
Model ini serupa dengan insentif yang diberikan untuk mobil listrik. Dimana PPN mobil listrik dipangkas dari 12% menjadi hanya 2%. Meski demikian, besaran insentif PPN DTP untuk motor listrik masih belum diumumkan secara rinci.
Ketidakpastian ini tentu menimbulkan pertanyaan: Seberapa efektifkah skema PPN DTP ini dalam menurunkan harga motor listrik? Apakah insentif yang diberikan akan cukup signifikan untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini?
Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan ini dapat segera diharmonisasi dan diterapkan sebelum Lebaran. "Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah diharmonisasi," ujar Airlangga.
Jika terealisasi, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi industri motor listrik. Harga yang lebih terjangkau berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat adopsi motor listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih berkelanjutan. Tentunya, detail dan implementasi kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target tersebut. Masyarakat dan pelaku industri pun menantikan pengumuman resmi dari pemerintah dalam waktu dekat.
