Jakarta – Tradisi mudik Lebaran di Indonesia selalu menghadirkan cerita tersendiri. Namun, ada kabar kurang mengenakkan bagi para pemudik di tahun 2025. Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program Mudik Gratis yang selama ini menjadi andalan banyak masyarakat.
Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Alasan efisiensi anggaran menjadi penyebab utama. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program mudik gratis menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut, kini dipangkas.
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, peniadaan program mudik gratis ini berpotensi meningkatkan jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dan travel gelap. "Peluang kelompok menengah ke bawah untuk mudik berkurang. Pemudik motor dan travel gelap diprediksi meningkat. Jika terjadi kecelakaan, maka tidak dapat santunan dari PT Jasa Raharja," ujarnya.
Data survei menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap angkutan umum sebenarnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, dengan tidak adanya program mudik gratis dari pemerintah, pilihan masyarakat menjadi terbatas.
Pemerintah memang menyerahkan penyelenggaraan mudik gratis kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, muncul pertanyaan, mampukah BUMN menampung seluruh pemudik yang sebelumnya mengandalkan program pemerintah?
Tahun 2024 lalu, Kementerian BUMN menyediakan kuota mudik gratis untuk 80.125 pemudik, sementara Kementerian Perhubungan menyediakan kuota untuk 85.694 pemudik. Jika penyelenggaraan sepenuhnya diserahkan ke BUMN, maka BUMN harus menyediakan kuota setidaknya dua kali lipat dari tahun sebelumnya, atau sekitar 165.000 pemudik.
Pertanyaan besarnya, apakah BUMN siap dengan tantangan ini? Dan yang lebih penting, bagaimana nasib para pemudik yang tidak kebagian kuota mudik gratis? Apakah mereka akan terpaksa menggunakan sepeda motor atau travel gelap, dengan segala risikonya?
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keputusan ini. Mudik bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga kebutuhan masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan para pemudik harus menjadi prioritas utama. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
