Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dengan mendistribusikan sejumlah besar kendaraan dinas yang selama ini menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alih-alih menambah beban anggaran untuk perawatan dan operasional, Dedi memilih agar kendaraan-kendaraan tersebut lebih bermanfaat di lapangan.
"Terlalu banyak kendaraan dinas itu justru bikin pusing. Biaya perawatan, pajak, dan lain-lainnya bisa membengkak. Lebih baik dialokasikan untuk yang lebih prioritas," ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosialnya, baru-baru ini.
Pantauan menunjukkan, daftar kendaraan yang didistribusikan cukup beragam, mulai dari sedan mewah hingga kendaraan operasional. Beberapa di antaranya adalah Toyota Alphard (2020), Hyundai Ioniq 5 (2022), Toyota Camry (2016), Toyota Crown (2017), Toyota Fortuner (2014), Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3, Toyota Rush (2014), Suzuki APV (2016), Daihatsu Gran Max pick-up (2015), Motor Royal Enfield (2020), Motor BMW Motorrad (2020), Honda CB500X, dan Yamaha Xmax 250.
Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai instansi, seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk mendukung operasional di lapangan. Bahkan, satu unit Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 disulap menjadi Rumah Sakit Keliling (RS Keliling) untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di daerah terpencil.
Dedi sendiri memilih Toyota Kijang Innova Zenix sebagai kendaraan dinas sehari-hari. "Innova sudah cukup. Yang penting bisa operasional dan tidak membebani anggaran," katanya.
Keputusan Dedi untuk mendistribusikan kendaraan dinas ini sejalan dengan komitmennya untuk efisiensi anggaran dan prioritas pada kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, ia bahkan meminta agar dirinya tidak dibelikan mobil dinas baru, dan mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
"Jangan sampai setiap pemimpin baru identik dengan mobil dinas baru. Anggaran mobil dinas lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti jalan rusak dan membantu masyarakat miskin," tegas Dedi.
Langkah Dedi ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk lebih bijak dalam pengelolaan aset dan prioritas anggaran demi kepentingan masyarakat.
