Sydney, Australia – Menteri Transportasi New South Wales (NSW), Jo Haylen, mengumumkan pengunduran dirinya setelah terungkap menggunakan mobil dinas untuk perjalanan pribadi, yaitu makan siang bersama seorang teman. Skandal ini memicu kemarahan publik dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemimpin oposisi dan bahkan Premier NSW.
Insiden ini terjadi bulan lalu dan baru-baru ini mencuat ke publik. Haylen mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat Australia atas penyalahgunaan fasilitas negara tersebut. Ia menyatakan penyesalannya yang mendalam karena telah mengecewakan publik yang mengharapkan kinerja yang lebih baik dari pemerintah.
"Saya membuat kesalahan, dan saya sangat menyesal. Kita dipilih untuk memberikan yang lebih baik, dan saya telah mengecewakan warga," ujar Haylen dalam konferensi pers, mengakui pelanggaran yang telah ia lakukan.
Pemimpin Oposisi NSW, Mark Speakman, mengecam tindakan Haylen sebagai "penghinaan terhadap pembayar pajak" dan "penyalahgunaan uang pembayar pajak." Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Premier NSW, Chris Minns, juga menyatakan kekecewaannya atas perilaku Haylen. Ia mengakui bahwa tindakan tersebut telah merusak reputasi pemerintah dan mengecewakan masyarakat.
"Perjalanan itu seharusnya tidak dilakukan. Ini adalah kesalahan besar dari menteri," kata Minns. "Ini membuat reputasi pemerintah buruk, dan saya pikir banyak orang di masyarakat akan sangat tidak senang dengan tindakan pemerintah saya."
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Haylen tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi juga berjanji untuk mengganti biaya transportasi yang timbul akibat perjalanan pribadi tersebut. Perjalanan tersebut menempuh jarak 446 kilometer dan berlangsung selama 13 jam.
Pengunduran diri Haylen memicu perdebatan tentang etika pejabat publik dan penggunaan fasilitas negara. Kasus ini menjadi pengingat bagi para pejabat untuk selalu bertindak dengan integritas dan akuntabilitas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Publik menuntut standar yang tinggi dari para pemimpin mereka, dan setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang serius.
