Jakarta – Instruksi penghematan anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kekhawatiran dari kalangan pemerhati keselamatan lalu lintas. Meski mendukung efisiensi anggaran, prioritas terhadap keselamatan jalan raya diharapkan tidak terabaikan.
Data Korlantas Polri menunjukkan fakta yang mencengangkan: rata-rata 3 nyawa melayang setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Angka ini menjadi alarm serius mengingat target global PBB untuk menurunkan fatalitas kecelakaan hingga 50 persen pada dekade ini.
"Penghematan anggaran jangan sampai menjadi ‘bom atom’ yang menghancurkan target, tapi juga mematikan ekosistem di sekitarnya, termasuk program keselamatan lalu lintas," ujar seorang pengamat keselamatan jalan raya yang enggan disebutkan namanya.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal menjadi kendala utama dalam mencapai target penurunan angka kecelakaan. Diperlukan political will yang kuat dari pimpinan tertinggi negara untuk memastikan program keselamatan berjalan efektif.
"Selama ini, upaya komunikasi dengan pimpinan tertinggi seringkali terhenti di level bawah. Padahal, koordinasi terukur dari level atas sangat krusial," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti absennya perwakilan Indonesia dalam 4th Global Ministerial Meeting for Road Safety yang akan diselenggarakan pada Februari 2025. Ketidakhadiran ini dinilai sebagai sinyal kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani keselamatan jalan raya.
"Pertemuan ini sangat penting sebagai forum untuk bertukar informasi dan strategi dengan negara lain. Absennya Indonesia akan sangat disayangkan," tegasnya.
Diharapkan, pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penghematan anggaran dan memastikan alokasi dana yang cukup untuk program keselamatan lalu lintas. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, dan bukan sekadar korban dari efisiensi anggaran. Mengingat setiap nyawa yang melayang adalah kerugian besar bagi bangsa.
