Jakarta – Usulan agar para pejabat publik di Indonesia beralih menggunakan transportasi umum mendapat angin segar dari selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Ia menyatakan dukungannya terhadap ide tersebut, bahkan mengklaim dirinya sendiri sudah terbiasa menggunakan fasilitas publik dalam mobilitas sehari-hari.
"Saya ikut saja, apa pun yang terbaik untuk meng-influence masyarakat," ujar Raffi, menanggapi wacana yang tengah ramai diperbincangkan ini. Menurutnya, jika usulan naik transportasi umum dianggap baik untuk masyarakat, ia sangat setuju dan mendukung penuh.
Pria yang dikenal dengan julukan "Sultan Andara" ini juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah sosok yang asing dengan transportasi umum. "Saya masih suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum. Selalu," imbuhnya, seolah ingin meyakinkan publik bahwa ia bukan hanya sekadar memberikan dukungan di bibir saja.
Wacana ini sendiri muncul dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang melihat bahwa penggunaan kendaraan pribadi oleh pejabat publik, terutama di Jakarta, berkontribusi pada kemacetan. Mereka mencontohkan negara-negara seperti Swedia, di mana para pejabatnya terbiasa menggunakan transportasi massal.
MTI menilai, pejabat publik seharusnya menjadi role model bagi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum. Mereka berpendapat bahwa Jakarta sudah memiliki sistem transportasi yang cukup memadai, mulai dari ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT, hingga MRT, yang saling terintegrasi.
"Perlu diperhitungkan, setiap hari ada lebih dari seratus kendaraan yang dikawal polisi menuju tempat beraktivitas. Hal ini bukan hanya memperparah kemacetan, tetapi juga membuat pengguna jalan lain stres," ungkap salah seorang perwakilan MTI. Mereka juga menambahkan bahwa kendaraan dinas khusus seharusnya hanya diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden.
Dukungan dari Raffi Ahmad ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi pertimbangan bagi para pejabat publik untuk mulai beralih menggunakan transportasi umum. Dengan begitu, bukan hanya kemacetan yang bisa teratasi, tetapi juga tercipta kesadaran bersama untuk mendukung keberlangsungan transportasi publik yang lebih baik.
Wacana ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana pejabat publik seharusnya berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana mereka dapat memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
