Jakarta – Masalah klasik truk Over Dimension Over Loading (ODOL) kembali mencuat sebagai ancaman serius bagi keselamatan transportasi di Indonesia. Kecelakaan yang melibatkan truk ODOL terus terjadi, merenggut nyawa dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Ironisnya, keberadaan truk-truk ini bukan hanya merusak jalan dan jembatan, tetapi juga menjadi momok mengerikan di jalan raya.
Kondisi ini mendorong para pengamat dan praktisi transportasi untuk mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan berani. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melalui ketuanya, Tory Damantoro, bahkan menyerukan situasi darurat keselamatan transportasi. Mereka menilai, keberadaan truk ODOL sudah sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang komprehensif serta melibatkan lintas sektor.
Tory menegaskan, momen pergantian rezim dan kabinet baru menjadi momentum krusial untuk melakukan perbaikan mendasar. Ia berpendapat, kabinet baru harus memiliki keberanian untuk merumuskan regulasi yang lebih tegas dan implementatif. Regulasi tersebut harus bisa menjangkau seluruh aspek, mulai dari proses pengawasan hingga penindakan.
"Ini adalah kesempatan emas untuk melakukan perubahan," ujar Tory dalam sebuah diskusi publik. "Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut dan memakan korban lebih banyak lagi."
Salah satu poin penting yang disoroti adalah perlunya komitmen bersama dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. MTI menyarankan agar Presiden segera mengadakan Rapat Kabinet Terbatas yang melibatkan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyusun strategi terpadu dan tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah truk ODOL.
Truk ODOL bukan sekadar masalah pelanggaran lalu lintas. Ini adalah masalah yang berakar pada lemahnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran dari para pelaku industri. Jika tidak ditangani secara serius, masalah ini tidak hanya akan merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tidak bersalah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh lagi menunda-nunda. Perlu ada terobosan kebijakan yang berani dan implementatif. Solusi jangka pendek dan jangka panjang harus dirumuskan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Masyarakat berharap, di bawah kepemimpinan kabinet yang baru, masalah truk ODOL bisa diselesaikan secara tuntas demi terciptanya keselamatan transportasi dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
