Jakarta – Awal tahun 2025 menjadi periode penyesuaian harga bagi sejumlah kendaraan, termasuk merek Suzuki. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% menjadi salah satu faktor utama pemicu lonjakan harga. Namun, kabar baiknya, tidak semua model Suzuki terkena dampak kenaikan PPN ini.
Menurut Randy R. Murdoko, Department Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS), kenaikan harga memang tak terhindarkan untuk beberapa model penumpang Suzuki akibat implementasi PPN 12%. "Kami berupaya meminimalisir dampaknya. Penyesuaian harga yang dilakukan hanya 1%, sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Kami tetap berkomitmen menjaga harga agar tetap kompetitif," ujarnya.
Kebijakan pemerintah ini memang memberikan efek domino bagi industri otomotif, terutama pada segmen kendaraan penumpang roda empat. Suzuki pun mengambil langkah hati-hati dalam menerapkan penyesuaian harga agar tidak membebani konsumen.
Kendati demikian, ada angin segar bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan komersial. Model seperti Carry dan APV masih tetap dikenakan PPN 11%. "Ini kabar baik untuk kami. Dengan tarif PPN yang tidak berubah, diharapkan penjualan kendaraan komersial kami bisa meningkat dan membantu roda bisnis para pelanggan," tambah Randy.
Di sisi lain, kebijakan opsen pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor yang sempat dikhawatirkan ternyata belum berdampak pada harga baru kendaraan Suzuki. Randy menjelaskan bahwa penerapan opsen di setiap provinsi berbeda dan belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat. "Pemerintah tampaknya mempertimbangkan kondisi industri otomotif di awal tahun ini. Kami menyambut baik keputusan ini dan berharap penerapannya bisa berjalan lancar. Suzuki akan terus mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kehati-hatian," katanya.
Dengan demikian, konsumen Suzuki perlu mencermati model yang akan dibeli. Kendaraan penumpang akan mengalami kenaikan harga akibat PPN 12%, sementara kendaraan komersial tetap stabil dengan PPN 11%. Kebijakan ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara penerimaan negara dan pertumbuhan industri otomotif.
