Hanoi, Vietnam – Pemerintah Vietnam mengambil langkah berani dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas. Sebuah program unik diluncurkan, di mana warga negara yang melaporkan pelanggaran lalu lintas melalui rekaman video atau foto, akan mendapatkan imbalan uang tunai hingga 5 juta Dong Vietnam (VND) atau sekitar Rp 3,2 juta. Langkah ini menuai beragam reaksi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Kebijakan ini muncul sebagai solusi dari keterbatasan jumlah polisi lalu lintas dan minimnya kamera pengawas di berbagai ruas jalan. Pemerintah Vietnam menyadari bahwa mereka membutuhkan "mata tambahan" dari masyarakat untuk memantau dan menindak para pelanggar. Dengan adanya insentif finansial, diharapkan masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.
"Masyarakat dan organisasi berhak mendapat hadiah 10 persen dari total denda pelanggaran yang dilaporkan. Ini adalah cara kami mendorong keterlibatan aktif warga," ujar seorang pejabat kepolisian lalu lintas Vietnam, seperti dikutip dari sumber resmi pemerintah.
Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan mencakup berbagai tindakan berbahaya, seperti kebut-kebutan, menerobos lampu merah, melawan arus, dan mundur tanpa memberikan peringatan. Semua pelanggaran ini berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
Proses pelaporan pun cukup mudah. Warga dapat merekam pelanggaran lalu lintas menggunakan ponsel pintar, kemudian mengunggahnya melalui aplikasi VNeTraffic yang telah disediakan pemerintah. Sistem ini akan memverifikasi laporan dan memberikan penghargaan jika terbukti adanya pelanggaran.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan lalu lintas, namun juga untuk mendanai perbaikan infrastruktur dan fasilitas keselamatan jalan. Dana yang terkumpul dari denda pelanggaran, ditambah 30 persen dari lelang plat nomor kendaraan, akan dialokasikan untuk pembelian kendaraan operasional, pengembangan sistem informasi, pemeliharaan database lalu lintas, serta mendukung investigasi kemacetan dan pembayaran petugas lalu lintas malam.
Meski demikian, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan. Apakah pemberian insentif finansial benar-benar efektif dalam jangka panjang? Apakah tidak ada potensi penyalahgunaan atau laporan palsu demi mendapatkan uang? Bagaimana dengan isu privasi dan keamanan data warga yang ikut serta dalam program ini?
Pemerintah Vietnam sendiri telah menyadari potensi masalah ini dan terus melakukan evaluasi serta perbaikan sistem. Selain memberikan insentif bagi pelapor, mereka juga meningkatkan pengawasan melalui penambahan kamera pengawas, penegakan hukum yang lebih ketat, dan peningkatan denda bagi para pelanggar.
Kebijakan ini memang terbilang unik dan patut disimak. Apakah Vietnam akan berhasil menekan angka pelanggaran lalu lintas dengan cara ini, atau justru memunculkan masalah baru? Waktu akan menjawabnya. Yang pasti, langkah ini menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.
