Jakarta – Perubahan signifikan akan terjadi pada sistem pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Pemerintah akan memberlakukan opsen pajak, sebuah pungutan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah. Kebijakan ini, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), akan membawa konsekuensi ganda: potensi kenaikan harga kendaraan dan peningkatan pendapatan daerah.
Apa Itu Opsen Pajak?
Opsen pajak adalah pungutan tambahan yang dikenakan pada pajak daerah. Dalam konteks ini, ada tiga kategori opsen yang akan diberlakukan:
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pungutan tambahan sebesar 66% dari PKB yang terutang.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pungutan tambahan sebesar 66% dari BBNKB yang terutang.
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Yang paling menjadi perhatian publik adalah opsen PKB dan BBNKB. Walaupun terlihat seperti kenaikan pajak langsung, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PKB dan BBNKB untuk mengakomodasi opsen. Sebagai contoh, tarif PKB untuk kepemilikan pertama yang sebelumnya 1,75% disesuaikan menjadi 1,86%. Tujuannya, menurut pemerintah, agar tidak terlalu membebani masyarakat.
Dampak pada Masyarakat dan Harga Kendaraan
Meskipun pemerintah mengklaim tidak ada kenaikan pajak signifikan, implementasi opsen ini berpotensi besar memicu kenaikan harga kendaraan. Industri otomotif, khususnya sepeda motor, sudah memberikan peringatan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memperkirakan harga sepeda motor, terutama di segmen entry-level, bisa melonjak lebih dari Rp 800.000 akibat opsen ini.
"Konsumen sepeda motor sangat sensitif terhadap kenaikan harga," kata Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, yang mengisyaratkan kenaikan harga hingga 20% pada segmen tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang mengandalkan sepeda motor sebagai transportasi sehari-hari.
Keuntungan bagi Daerah
Di sisi lain, opsen pajak menjanjikan angin segar bagi keuangan daerah. Penerimaan dari opsen akan langsung masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD) kabupaten/kota berdasarkan lokasi registrasi kendaraan. Ini berbeda dengan sistem bagi hasil sebelumnya yang melibatkan provinsi.
Dengan mekanisme ini, daerah memiliki kontrol penuh atas penerimaan pajak, tanpa harus melalui mekanisme bagi hasil yang seringkali rumit. Diharapkan, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat, mendukung kemandirian fiskal daerah, dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.
Implikasi dan Perhatian Khusus
Penting untuk dicatat, opsen PKB dan BBNKB akan dicantumkan dalam Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang tertera di balik STNK. Hal ini memudahkan masyarakat untuk melihat detail pajak yang dibayarkan.
Namun, implementasi opsen ini tidak berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta karena statusnya sebagai daerah otonom tingkat provinsi. Peraturan khusus berlaku di Ibukota.
Kesimpulan
Opsen pajak kendaraan adalah kebijakan yang akan membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan daerah. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan membiayai pembangunan. Di sisi lain, masyarakat harus bersiap menghadapi potensi kenaikan harga kendaraan, khususnya sepeda motor.
Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, adil, dan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana opsen dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan ini.
