Pemerintah telah menetapkan rencana untuk mewajibkan seluruh pemilik kendaraan bermotor memiliki asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat kecelakaan lalu lintas. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Dalam UU PPSK, disebutkan bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan, termasuk asuransi TPL untuk kecelakaan lalu lintas. Meskipun demikian, penerapan wajib asuransi ini masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut. PP ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu dan ditargetkan terbit paling lambat dua tahun setelah UU PPSK diundangkan pada 12 Januari 2023, atau paling lambat tahun 2025 mendatang.
Perlindungan Hukum dan Finansial Jadi Alasan Utama
Kewajiban asuransi TPL ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan ganti rugi yang layak, tanpa harus menanggung beban finansial yang berat. Asuransi TPL akan menjamin biaya perbaikan kendaraan pihak ketiga yang tertabrak dan juga ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak lain akibat kelalaian pengemudi. Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada pemilik kendaraan, tapi juga pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam insiden lalu lintas.
Perkiraan Biaya Premi: Referensi dari Produk Asuransi yang Sudah Ada
Meskipun regulasi resmi dan detail mengenai tarif premi asuransi TPL wajib belum diterbitkan, kita bisa mendapatkan gambaran perkiraan biayanya dari produk asuransi TPL yang sudah tersedia di pasaran. Salah satu contohnya adalah produk asuransi JRP-TPL Pro dari PT Jasaraharja Putera.
Produk ini menawarkan beberapa pilihan paket dengan besaran premi dan ganti rugi yang berbeda-beda, antara lain:
- Paket Silver: Premi Rp 100.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 12,5 juta
- Paket Gold: Premi Rp 200.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 25 juta
- Paket Platinum: Premi Rp 400.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 50 juta
- Ada juga pilihan paket lain yang lebih terjangkau seperti:
- Paket Silver: Premi Rp 20.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 2,5 juta
- Paket Gold: Premi Rp 40.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 5 juta
- Paket Platinum: Premi Rp 80.000 per tahun dengan ganti rugi Rp 10 juta
Perlu diingat, ini hanyalah perkiraan. Biaya premi asuransi TPL wajib yang nantinya ditetapkan pemerintah bisa saja berbeda. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tarif premi adalah jenis kendaraan, usia pengemudi, dan rekam jejak pengemudi.
Menunggu Kepastian Aturan Teknis
Saat ini, pemilik kendaraan hanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan kewajiban asuransi TPL. Pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan teknis dan detail mengenai pelaksanaan asuransi wajib ini agar masyarakat bisa lebih mudah memahami dan mempersiapkan diri.
Dengan adanya asuransi TPL wajib, diharapkan tercipta lalu lintas yang lebih aman dan tertib serta memberikan perlindungan finansial yang lebih baik bagi seluruh pengguna jalan. Mari kita tunggu peraturan resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
