Pemerintah terus menggencarkan upaya transisi ke kendaraan listrik dengan menerbitkan sejumlah kebijakan baru di sektor otomotif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembebasan bea masuk untuk impor mobil listrik dalam bentuk completely built up (CBU), yang berlaku hingga akhir 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023.
Namun, insentif ini tidak berlaku otomatis bagi semua produsen. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen untuk memproduksi lokal Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat. Pabrikan juga diwajibkan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI. Lebih jauh, pemerintah juga menawarkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi membangun fasilitas manufaktur mobil listrik di Indonesia. Langkah ini jelas mengindikasikan ambisi pemerintah untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi kendaraan listrik di kawasan.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan angin segar bagi kendaraan ramah lingkungan berteknologi hibrida. Kendaraan hibrida atau Hybrid Electric Vehicle (HEV) kini mendapatkan insentif berupa penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Kebijakan ini hadir sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama setelah kenaikan PPN menjadi 12 persen di tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa insentif untuk kendaraan listrik dan hibrida adalah langkah strategis untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan sekaligus menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tampaknya menyadari bahwa transisi ke kendaraan listrik perlu didorong dengan insentif yang terukur dan berkelanjutan.
Kebijakan ini tentu menimbulkan beragam reaksi di kalangan pelaku industri dan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan pembebasan bea masuk impor mobil listrik dapat mempercepat penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat memicu persaingan yang lebih ketat bagi produsen lokal, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan daya saing dan inovasi.
Pemerintah tampaknya sedang berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mempercepat transisi ke energi bersih dengan perlindungan terhadap industri otomotif dalam negeri. Dengan berbagai insentif dan regulasi yang diterapkan, pemerintah berharap industri otomotif Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa implementasi kebijakan ini efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak, mulai dari produsen, konsumen, hingga lingkungan hidup.
