Mulai 5 Januari 2025, masyarakat Indonesia akan menghadapi perubahan signifikan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemerintah akan menerapkan skema opsen, sebuah konsep yang mungkin masih asing bagi sebagian besar pemilik kendaraan. Pertanyaannya, benarkah implementasi opsen ini tidak akan menambah beban pajak yang harus ditanggung masyarakat? Mari kita bedah lebih dalam.
Memahami Opsen: Bukan Pajak Baru, Melainkan Perubahan Skema
Opsen, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pada dasarnya adalah pungutan tambahan pajak yang dihitung berdasarkan persentase tertentu. Dalam konteks PKB, opsen ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 66% dari PKB.
Penting untuk digarisbawahi, opsen bukanlah pajak baru. Ini adalah perubahan mekanisme pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dulu, seluruh PKB masuk ke kas pemerintah provinsi, kemudian sebagiannya dibagikan ke kabupaten/kota. Dengan opsen, bagian kabupaten/kota langsung diterima saat pembayaran, mempercepat alur distribusi dana.
Penurunan Tarif PKB: Kunci di Balik Klaim Tidak Ada Kenaikan Pajak
Agar tidak terjadi kenaikan beban pajak, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PKB. Undang-undang yang sama, UU No. 1 Tahun 2022, menetapkan tarif maksimal PKB untuk kendaraan kepemilikan pertama sebesar 1,2%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif maksimal 2% pada undang-undang sebelumnya.
Penurunan tarif inilah yang menjadi kunci utama klaim bahwa opsen tidak akan membuat pajak kendaraan menjadi lebih mahal. Secara sederhana, opsen 66% dari PKB yang lebih rendah, akan memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan PKB sebelum adanya opsen.
Simulasi Perhitungan: Membuktikan Klaim Pemerintah
Untuk memperjelas, mari kita lihat simulasi perhitungan berikut:
Misalnya, sebuah mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 200 juta, merupakan kendaraan pertama pemiliknya. Tarif PKB di provinsi tersebut adalah 1,1%. Maka, PKB yang harus dibayar adalah:
- PKB: 1,1% x Rp 200 juta = Rp 2,2 juta (masuk ke kas daerah provinsi)
- Opsen PKB: 66% x Rp 2,2 juta = Rp 1,45 juta (masuk ke kas daerah kabupaten/kota)
Total pajak yang harus dibayarkan pemilik kendaraan adalah Rp 3,65 juta. Angka ini setara dengan tarif PKB sebesar 1,8% jika mengacu pada UU 28 Tahun 2009 sebelum adanya opsen.
Pembayaran Terintegrasi: Lebih Praktis dan Efisien
Meskipun ada dua komponen pajak (PKB dan opsen), pembayaran akan tetap dilakukan secara terintegrasi di kantor Samsat. Bank yang menjadi tempat pembayaran akan secara otomatis membagi (split payment) dana yang diterima ke kas daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan porsinya. Ini tentu mempermudah masyarakat karena tidak perlu repot melakukan pembayaran terpisah.
Prospek dan Tantangan Implementasi Opsen
Implementasi opsen memiliki beberapa keunggulan, yaitu:
- Penyaluran Dana Lebih Cepat: Kabupaten/kota akan menerima dana pajak lebih cepat, sehingga mempercepat pelaksanaan program pembangunan di daerah.
- Transparansi: Pembagian dana yang lebih jelas dan transparan.
- Efisiensi: Sistem pembayaran yang terintegrasi.
Namun demikian, implementasi opsen juga memiliki potensi tantangan, seperti:
- Sosialisasi yang Intensif: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif terkait opsen, agar tidak terjadi kebingungan dan misinformasi.
- Kesiapan Infrastruktur: Sistem pembayaran harus dipastikan berjalan dengan lancar, tanpa kendala teknis yang dapat merugikan masyarakat.
- Pengawasan: Pengawasan harus dilakukan secara ketat, untuk memastikan dana yang diterima pemerintah daerah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Kesimpulan: Opsen Bukan Sekadar Angka
Opsen pajak kendaraan 2025 bukanlah sekadar perubahan angka-angka dalam peraturan. Ini adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem keuangan negara. Klaim bahwa tidak ada kenaikan pajak memang didukung oleh simulasi perhitungan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif, infrastruktur yang handal, dan pengawasan yang ketat. Mari kita kawal bersama agar opsen ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
