Jakarta, Indonesia – Tahun 2025 menjadi babak baru bagi industri otomotif Indonesia, dengan bayang-bayang kenaikan pajak yang menghantui. Implementasi opsen pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% menjadi momok yang bisa menggerus daya beli konsumen. Namun, di tengah ketidakpastian ini, optimisme tetap membara, khususnya di kalangan pelaku industri.
Proyeksi penjualan mobil baru tahun depan menjadi topik hangat perbincangan. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) melalui Chief Operating Officer (COO) Fransiscus Soerjopranoto, memberikan pandangan yang cukup konservatif. Mereka memprediksi penjualan mobil tahun 2025 berada di kisaran 860-870 ribu unit, angka yang cukup realistis mengingat kondisi ekonomi dan regulasi yang ada. HMID bahkan menganggap capaian mendekati 900 ribu unit sebagai hasil terbaik di tengah tantangan yang ada.
Pandangan ini kontras dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Gaikindo awalnya sempat pesimis dan memprediksi penjualan mobil bisa terjun bebas ke angka 500 ribu unit jika opsen dan PPN 12% disahkan. Namun, mereka kemudian merevisi proyeksi tersebut menjadi lebih optimis, dengan keyakinan pasar mobil bisa tumbuh minimal 900 ribu unit pada tahun depan.
Perbedaan proyeksi ini menggambarkan dinamika kompleks yang sedang dihadapi industri otomotif. Di satu sisi, ada kekhawatiran mengenai dampak kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, ada harapan akan adanya insentif pemerintah atau peluncuran model-model baru yang bisa memacu pertumbuhan pasar.
Fransiscus Soerjopranoto menekankan pentingnya kejelasan regulasi, khususnya mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait opsen pajak dan PPN 12%. Ia juga mengungkapkan bahwa pabrikan mobil saat ini masih berusaha menyerap dampak kenaikan pajak dan belum menaikkan harga jual. Namun, jika memang diperlukan, kenaikan harga akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan konsumen Indonesia.
Peran pemerintah juga menjadi sorotan. Jika pemerintah kembali menerbitkan kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) seperti saat pandemi, maka hal ini bisa menjadi angin segar bagi industri otomotif. Namun, kebijakan tersebut harus mengacu pada tingkat kandungan lokal (TKDN) produk dan investasi perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, insentif hanya akan diberikan kepada produsen yang serius berinvestasi di Indonesia.
Peluncuran model-model baru juga dipandang sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan penjualan mobil. Jika berbagai Agen Pemegang Merek (APM) meluncurkan produk-produk inovatif, maka hal ini bisa mendorong konsumen untuk mengganti kendaraan mereka.
Pasar mobil Indonesia tahun 2025 akan menjadi ajang pertarungan antara dampak kebijakan pajak dan optimisme pertumbuhan. Proyeksi penjualan 900 ribu unit bisa tercapai, namun dengan catatan regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah yang tepat sasaran. Yang jelas, tahun depan akan menjadi tahun yang menarik untuk disimak bagi para pelaku industri otomotif dan konsumen di Indonesia.
