Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia memprotes keras pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mengindikasikan bahwa ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM). Asosiasi ini menyerukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan suara masyarakat kecil.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengecam pernyataan Bahlil sebagai bentuk arogansi. Ia menilai sikap tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.
"Pernyataan arogan Bahlil sangat menyakiti hati kami, para ojol. Kami adalah rakyat kecil yang bergantung pada pekerjaan ini untuk menafkahi keluarga. Bukan orang kaya yang layak mendapatkan subsidi," tegas Igun.
Garda Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dan memberikan perhatian terhadap profesi ojek online. Mereka memandang bahwa profesi ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan justru dicabut hak-haknya.
"Kami berharap Presiden Jokowi bisa mendengar keluhan kami dan mengambil langkah untuk melindungi profesi ojol. Kami bukan kelompok yang ingin membuat kekacauan, tetapi kami juga tidak akan tinggal diam saat hak-hak kami diabaikan," ujar Igun.
Jika pemerintah tidak menarik kembali pernyataan Bahlil, Garda Indonesia menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka bertekad untuk memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan subsidi BBM yang layak.
"Kami tidak takut untuk berjuang. Kami akan turun ke jalan jika perlu untuk membela hak-hak kami. Kami tidak akan membiarkan pemerintah memperlakukan kami seperti sampah," tegas Igun.
Sementara itu, pernyataan Bahlil yang menyebutkan bahwa ojol tidak termasuk kriteria penerima subsidi BBM menuai kritik dari berbagai pihak. Pengamat transportasi, Rayendra Laksana, menilai bahwa pemerintah tidak seharusnya membedakan kelompok yang berhak mendapat subsidi.
"Subsidi BBM seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, tanpa melihat profesi atau status sosial. Ojol adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan subsidi, terutama di tengah kenaikan harga BBM saat ini," kata Rayendra.
Polemik mengenai subsidi BBM untuk ojol ini diharapkan dapat segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah dan perwakilan ojol. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat kecil dan mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
