Penulis: [Nama Anda]
Pajak kendaraan bermotor menjadi kewajiban bagi seluruh pemilik kendaraan untuk keperluan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor). Sayangnya, masih banyak pemilik kendaraan yang abai dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan terlambatnya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Akibat dari keterlambatan pembayaran pajak ini, kepolisian dapat menghapus data kendaraan bermotor yang bersangkutan jika tidak memperpanjang STNK selama dua tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pemerintah, dalam hal ini Polri, telah mengimbau masyarakat untuk melakukan pengesahan STNK setiap tahun bersamaan dengan kewajiban membayar pajak kendaraan. Namun, hingga saat ini masih terdapat jutaan kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang atau pengesahan.
Alasan di balik program penghapusan data kendaraan bermotor dari daftar regident antara lain:
- Tingginya jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan
- Rendahnya disiplin masyarakat dalam membayar pajak kendaraan
- Upaya mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban pengesahan kendaraan
Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan program penghapusan data kendaraan bermotor. Kepolisian diharapkan tidak hanya sebatas menerbitkan wacana, tetapi juga melakukan tindakan nyata agar program ini efektif dan tidak dianggap sebagai gertakan belaka.
Masalah penghapusan data kendaraan bermotor juga berdampak pada sektor otomotif. Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengkhawatirkan bahwa program ini dapat memicu penjualan kendaraan bekas secara ilegal. Pasalnya, kendaraan yang datanya telah dihapus tidak dapat diperjualbelikan secara sah.
Oleh karena itu, pemilik kendaraan diimbau untuk senantiasa membayar pajak tepat waktu dan melakukan pengesahan STNK setiap tahun. Selain terhindar dari penghapusan data kendaraan, hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang taat hukum.
