Pendahuluan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah menjadi topik pembahasan yang banyak diperbincangkan. Biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan pajak kendaraan memicu masyarakat untuk enggan membayar pajak. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.
Biaya Tinggi BBNKB, Beban Bagi Pemilik Kendaraan
Besaran BBNKB yang berkali-kali lipat dari pajak kendaraan menjadi beban tersendiri bagi pemilik kendaraan bekas. Untuk kendaraan dengan harga tinggi, biaya BBNKB dapat mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini tentu memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengungkapkan bahwa biaya balik nama kendaraan yang mahal menjadi salah satu alasan masyarakat tidak membayar pajak kendaraan. "Mobil balik nama 30 juta, pajaknya 6 juta. Coba balik nama di-nol-in akhirnya bayar pajak semua kan," tuturnya.
Dampak pada Kepatuhan Pajak
Tingginya biaya BBNKB berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Banyak pemilik kendaraan yang memilih untuk tidak memperpanjang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) karena tidak mampu membayar biaya BBNKB. Hal ini menyebabkan kerugian bagi negara karena berkurangnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Penghapusan BBNKB: Solusi untuk Tingkatkan Kepatuhan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengusulkan penghapusan BBNKB. Kebijakan ini telah diterapkan di beberapa daerah, seperti Jakarta. Penghapusan BBNKB diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
"Kalau bayar pajak semua pasal 74 nggak berlaku, nggak ada yang dihapus dong, jadi nyambung semua nih," ujar Yusri Yunus.
Dilema Pendapatan Asli Daerah
Meskipun penghapusan BBNKB dapat meningkatkan kepatuhan pajak, hal ini juga menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah. BBNKB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghapusan BBNKB dapat berdampak pada berkurangnya PAD yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.
Untuk mengatasi dilema ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mencari solusi yang komprehensif. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan sumber PAD dari sektor lain atau mengalokasikan dana dari sumber lain untuk mengganti kekurangan PAD akibat penghapusan BBNKB.
Kesimpulan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tinggi menjadi dilema bagi masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi, biaya BBNKB memberatkan pemilik kendaraan dan mengurangi kepatuhan pajak. Di sisi lain, penghapusan BBNKB dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Penghapusan BBNKB dapat dipertimbangkan dengan dibarengi solusi untuk mengganti kekurangan PAD. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat meningkat dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan optimal.
