Kabinet Merah Putih yang baru saja terbentuk membawa konsekuensi bertambahnya jumlah menteri dan wakil menteri. Hal ini otomatis meningkatkan pula kebutuhan akan mobil dinas. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap menteri dan pejabat setingkat menteri berhak mendapatkan satu hingga dua unit mobil dinas, sedangkan wakil menteri mendapat satu unit.
Jika dihitung secara kasar, dengan jumlah 53 menteri dan pejabat setingkat menteri serta 56 wakil menteri, setidaknya dibutuhkan 162 unit mobil dinas. Angka ini melonjak drastis dibandingkan Kabinet Indonesia Maju sebelumnya yang hanya membutuhkan 52 unit.
Kebutuhan mobil dinas yang meningkat ini menimbulkan perdebatan. Bagi sebagian pihak, hal ini tidak sejalan dengan prinsip efisiensi dan penghematan. Mengapa perlu menyediakan begitu banyak mobil dinas untuk para pejabat negara? Bukankah mereka sudah menerima gaji dan tunjangan yang cukup besar?
Pendapat ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak semua menteri memanfaatkan mobil dinas secara optimal. Beberapa menteri lebih memilih menggunakan mobil pribadinya yang lebih mewah, seperti Alphard atau Lexus. Hal ini menunjukkan bahwa mobil dinas yang disediakan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan.
Di sisi lain, ada pula pihak yang berpendapat bahwa mobil dinas merupakan simbol status dan prestise. Para pejabat negara perlu tampil representatif saat bertugas. Mobil dinas yang mumpuni dapat menunjang penampilan mereka dan menunjukkan wibawa pemerintah.
Selain itu, ada juga pertimbangan keamanan. Beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri mungkin memerlukan mobil dinas khusus yang dilengkapi fitur keamanan canggih untuk menjamin keselamatan mereka.
Namun, tuntutan akan kualitas mobil dinas ini menimbulkan pertanyaan lain. Apakah perlu menyediakan mobil mewah dan mahal untuk para pejabat? Bukankah hal ini justru akan menambah jarak antara mereka dengan rakyat?
Perdebatan mengenai mobil dinas menteri ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pemerintah. Di tengah tuntutan efisiensi dan penghematan, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan representasi dan keamanan. Menemukan keseimbangan antara kedua hal ini merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh Kabinet Merah Putih.
