Pelat nomor khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi perbincangan publik. Dengan format yang berbeda dari masyarakat sipil, pelat nomor ini menjadi penanda status bagi para wakil rakyat.
Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No. 4 Tahun 2021, anggota DPR berhak memiliki tiga pelat khusus: satu untuk operasional di daerah pemilihan dan dua untuk digunakan di DKI Jakarta. Pelat khusus ini menampilkan logo DPR RI, kombinasi angka, dan tidak memiliki masa berlaku pajak.
Penggunaan pelat khusus ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan publik oleh Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI. Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah pelat khusus ini benar-benar efektif dalam meningkatkan pengawasan atau justru menjadi simbol status yang mencolok.
Angka-angka pada pelat nomor DPR bukanlah angka acak. Setiap angka mewakili nomor anggota, fraksi, dan posisi di DPR. Misalnya, pelat nomor "353-04" milik Rudi Hartono Bangun dari Komisi II Fraksi Partai Nasdem. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengidentifikasi anggota DPR yang menggunakan kendaraan tersebut.
Meskipun tujuan awal penggunaan pelat khusus adalah untuk pengawasan, beberapa anggota DPR justru memanfaatkannya sebagai sarana eksklusivitas. Mereka menggunakan pelat khusus ini pada kendaraan pribadi yang tidak terkait dengan tugas resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan anggota DPR dalam penggunaan simbol negara.
Selain itu, biaya penerbitan dan penggunaan pelat khusus ini ditanggung oleh Sekretariat Jenderal DPR. Hal ini menjadi sorotan di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Publik mempertanyakan apakah penggunaan anggaran negara untuk fasilitas anggota DPR sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Perdebatan tentang pelat nomor khusus anggota DPR terus berlanjut. Di satu sisi, pelat khusus ini dapat meningkatkan pengawasan publik. Namun, di sisi lain, pelat khusus ini berisiko menjadi simbol status dan membebani keuangan negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan revisi atas peraturan penggunaan pelat khusus ini agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
