Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berencana membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi kendaraan tertentu. Kebijakan ini didasari oleh klaim salah sasaran dalam penyaluran BBM yang selama ini dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
Namun, rencana pembatasan Pertalite menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena dianggap sebagai upaya pemerataan subsidi, namun ada pula yang menilai diskriminatif karena membatasi hak warga negara dalam mengakses bahan bakar.
Argumen Pendukung Pembatasan Pertalite
Pendukung pembatasan Pertalite berargumen bahwa subsidi BBM seharusnya tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Data Kemenko Marves menunjukkan bahwa 80% konsumsi Pertalite dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yang seharusnya tidak lagi menerima subsidi.
Selain itu, pembatasan Pertalite juga diharapkan dapat menghemat anggaran negara yang selama ini membengkak untuk subsidi BBM. Pada tahun 2022, subsidi BBM mencapai angka Rp 292 triliun, jumlah yang sangat besar dan dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Argumen Penentang Pembatasan Pertalite
Penentang pembatasan Pertalite berpendapat bahwa kebijakan tersebut diskriminatif karena membatasi akses warga negara terhadap bahan bakar yang selama ini digunakan. Mereka menilai bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan subsidi, terlepas dari tingkat ekonominya.
Selain itu, pembatasan Pertalite juga dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masyarakat menengah atas yang selama ini menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar kendaraan mereka. Kebijakan ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi.
Opsi Alternatif
Untuk mengatasi permasalahan salah sasaran penyaluran BBM, ada beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.
- Penerapan Kartu BBM Bersubsidi: Pemerintah dapat menerbitkan kartu BBM bersubsidi yang hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
- Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi: Pemerintah dapat menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, sehingga masyarakat yang mampu beralih ke bahan bakar tersebut tanpa membebani anggaran negara.
- Peningkatan Pengawasan: Pemerintah dapat memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau penimbunan.
Dengan mempertimbangkan berbagai opsi tersebut, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat sasaran dan adil dalam mengatasi permasalahan penyaluran BBM bersubsidi.
