Para pekerja ojek online (ojol) di kawasan Jabodetabek baru-baru ini menggelar aksi demonstrasi besar di Istana Merdeka. Mereka menyuarakan tuntutan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi mereka.
Dua tuntutan utama yang diajukan para "pasukan hijau" ini adalah pengurangan potongan aplikasi dan legalitas profesi yang diatur dalam undang-undang. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, aliansi ojol tidak segan-segan melakukan aksi lanjutan.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pemerintah harus membentuk tim kerja khusus untuk mengkaji tuntutan ojol. Tim ini diharapkan dapat merumuskan solusi yang adil dan berimbang bagi semua pemangku kepentingan dalam industri transportasi daring.
Igun juga menyoroti masalah tarif pengantaran yang dinilai tidak masuk akal. Ia meminta pemerintah untuk meregulasi tarif tersebut dengan menetapkan batas atas dan batas bawah, sehingga perang tarif dan predatory pricing dapat dihindari.
Sementara itu, Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan akan mengerahkan lebih banyak massa jika tuntutan mereka tidak dikabulkan dalam waktu dekat. Perwakilan divisi hukum KON, Muhammad Rahman, menekankan bahwa kepastian jaminan progres yang baik menjadi tuntutan utama mereka.
Aksi yang dilakukan oleh ojol ini menguak permasalahan mendasar dalam industri transportasi daring. Di satu sisi, pekerja ojol menuntut hak asasi mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan perlindungan hukum. Di sisi lain, pasar perlu diatur secara seimbang agar tetap kompetitif dan tidak merugikan konsumen.
Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam menengahi kedua kepentingan tersebut. Regulasi yang dibentuk harus mampu melindungi hak-hak ojol tanpa menghambat perkembangan industri transportasi daring.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya dialog yang konstruktif antara ojol dan perusahaan aplikasi. Dialog ini sangat penting untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.
Kesimpulannya, tuntutan ojol merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang bijaksana. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang, sehingga kesejahteraan ojol dapat terjaga tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
