Industri otomotif Tanah Air digempur isu krusial, yaitu kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan yang sesuai dengan standar Euro4. Kondisi ini berujung pada dilema pemerintah, yang harus memilih antara kepentingan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional.
Menurut Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Indonesia masih mengimpor BBM "kotor" dari negara-negara yang telah menerapkan teknologi kendaraan Euro4 ke atas. Akibatnya, kualitas BBM di Indonesia belum memenuhi persyaratan untuk mesin kendaraan canggih yang lebih ramah lingkungan.
"Indonesia telah mengadopsi regulasi kendaraan Euro4 sejak 2018, tapi sayangnya BBM yang beredar masih belum sesuai standar. Ini menghambat upaya pengendalian polusi udara dari kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu penyumbang utama polusi di Jabodetabek," ungkap Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin.
Ahmad menekankan pentingnya pemerintah memprioritaskan penyediaan BBM berkualitas untuk memenuhi persyaratan teknologi kendaraan Euro4. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi polusi udara, tetapi juga dapat menciptakan ruang fiskal keuangan negara.
"Pembatasan BBM bersubsidi bisa menjadi cara untuk mendistribusikan BBM bersih yang membutuhkan biaya tambahan. Ini akan menciptakan ruang fiskal tanpa berdampak negatif pada sistem moneter, ekonomi, sosial, dan politik," jelas Ahmad.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dari krisis BBM berkualitas ini. Impor BBM kotor yang lebih murah dari negara-negara tetangga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, terutama penyedia BBM.
"Pemerintah harus menemukan solusi yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan masyarakat dan ekonomi. Mungkin saja ada mekanisme subsidi atau insentif bagi pelaku usaha yang menyediakan BBM berkualitas, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ujar pengamat ekonomi, Rinaldi Hasan.
Krisis BBM berkualitas ini menjadi ujian besar bagi pemerintah. Di satu sisi, kesehatan masyarakat dan lingkungan harus dilindungi. Namun di sisi lain, ekonomi nasional juga tidak boleh terganggu. Pemerintah harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana untuk mengatasi dilema ini.
