Jakarta, kota yang selalu berdenyut dengan aktivitas tanpa henti, kini menghadapi tantangan baru dalam mengatur lalu lintas yang semakin padat. Pembatasan kendaraan dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota.
Transportasi Publik sebagai Kunci
Pembatasan kendaraan akan efektif jika diiringi dengan peningkatan kualitas transportasi publik. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menekankan bahwa pembatasan kendaraan harus didukung dengan baiknya transportasi publik yang beroperasi di Jakarta. "Kalau keduanya dikerjakan, Jakarta pasti tak macet," ujar Gilbert.
Kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta
Suhajar Diantoro dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta telah diberikan kewenangan untuk membatasi jumlah kendaraan warga. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota.
Pajak Progresif dan Kendaraan Listrik
Salah satu cara yang mungkin diterapkan adalah melalui pajak progresif yang sudah diterapkan untuk mobil. Ini bertujuan agar masyarakat berpikir dua kali sebelum membeli kendaraan kedua atau ketiga karena biaya pajak yang tinggi. Selain itu, pembatasan juga harus berlaku untuk kendaraan berbasis listrik agar tidak menambah beban kemacetan.
Langkah Progresif Lainnya
Ide lain seperti sertifikasi garasi dan uji emisi juga dicetuskan sebagai langkah progresif dalam mengatasi kemacetan. Setiap pembelian mobil baru harus disertai dengan garasi yang memadai dan kendaraan harus lulus uji emisi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Jakarta dapat mengurangi kemacetannya dan menjadi kota yang lebih nyaman untuk semua warganya.
